You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Spanduk Kampanye Jokowi
photo Doc - Beritajakarta.id

95 Persen Spanduk Jokowi Sudah Diturunkan

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso mengaku telah menurunkan alat peraga kampanye bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di ibu kota. Alat peraga yang diturunkan seperti, baliho, spanduk, dan umbul-umbul. 

Penurunan atribut kampanye ini atas perintah Pak Gubernur hari Rabu kemarin. Karena 95 persen baliho kampanye di Jakarta adalah punya beliau

"Alat peraga kampanye tersebut paling banyak terdapat di kawasan Manteng, Jakarta Pusat," ujar Kukuh, Jumat (30/5).

Dikatakan Kukuh, penertiban alat peraga kampanye ini atas instruksi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. "Penurunan atribut kampanye ini atas perintah Pak Gubernur hari Rabu kemarin. Karena 95 persen baliho kampanye di Jakarta adalah punya beliau," katanya.

Ratusan Spanduk Capres-Cawapres Ditertibkan

Kukuh mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai jumlah alat peraga kampanye yang ditertibkan. Namun, penertiban alat peraga yang dilakukan di kawasan Menteng jumlahnya mencapai dua truk.

Penertiban alat peraga kampanye juga sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kendati demikian, pihaknya tidak dapat memberi sanksi kepada pelanggar kampanye. Pihaknya hanya bisa menurunkan spanduk karena sudah merusak keindahan kota.

"Karena yang memberi sanksi Bawaslu, tapi ini kan belum masuk masa kampanye. Pada masa kampanye, Satpol PP akan bekerja berdasarkan rekomendasi Bawaslu," ucap Kukuh.

Sementara terkait dengan masih banyaknys alat peraga kampanye yang belum diturunkan, Kukuh berjanji segera menindaklanjuti. "Ya kalau masih ada, berarti baru dipasang tadi malam atau tadi pagi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12933 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1552 personFakhrizal Fakhri
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1490 personFakhrizal Fakhri
  4. Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset

    access_time14-08-2026 remove_red_eye1363 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1145 personBudhi Firmansyah Surapati